hal 1 sd …

25 Okt

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pemberlakuan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  menuntut  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan wawasan           demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula  bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk  menyusun  kurikulumnya  mengacu  pada  Undang- undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang standar nasional pendidikan. Juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan  yang  memacu  agar  hasil  pendidikan  nasional  dapat  bersaiang dengan hasil pendidikan negara-negara maju.

 

Desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  yang  diharapkan  dapat  memenuhi kebutuhan dan  kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bentuk nyata dari desentralisasi pengelolaan  pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya di sekolah.

baca lengkap di sini !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: